Tidak Mau ke MK, Buruh Setia Tolak UU Ciptaker Lewat Laku Massa

Tidak Mau ke MK, Buruh Setia Tolak UU Ciptaker Lewat Laku Massa

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi  Buruh Lin Pabrik (FBLP) Jumisih  menyikapi metode Presiden Joko Widodo   yang telah menandatangani Omnibus Law  Undang-undang Cipta Kerja pada Senin (2/11). Buruh menyatakan akan tetap mengabulkan perlawanan.

Jumisih mengecap penomoran undang-undang tersebut semakin memperlihatkan keberpihakan Jokowi bukan kepada kaum kecil, melainkan kepada para pemilik modal.  

“Ini semakin meneguhkan anutan bahwa Pak Jokowi memang keberpihakannya bukan ke rakyat tapi ke korporasi dan pemilik modal, ” kata Jumisih melalui pesan pandangan saat dihubungi CNNIndonesia. com , Selasa (3/10).  


Meski demikian, Jumisih menyatakan buruh tak akan meninggalkan berjuang dan terus melakukan sambutan. Dia mengatakan kelompok buruh hendak terus menyuarakan tuntutan agar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dibatalkan.   


“Jadi kemudian tuntutan kita merupakan pembatalan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020. Dan tuntutan kita langgeng supaya presiden keluarkan Perppu pembatalan, ” kata dia.  

Kepala Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih. (CNN Indonesia/Yohannie Linggasari)

Menurut Jumisih, situasi yang terjadi masa ini termasuk mendesak. Tak ada jalan lain selain melakukan syarat secara langsung dengan berbagai kegiatan unjuk rasa, alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.  

Dia sendiri memastikan pekerja yang tergabung dalam aliansi pola Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) tak akan mengajukan tuntutan ke MK. Sebab kata dia, peraturan tersebut inkonstitusional sehingga tidak patut digugat di MK.  

“Alasan kami sama bahwa undang-undang ini inkonstitusional karena dalam proses perencanaan, perumusan, pembahasan tersebut memang tidak sesuai konstitusi pada negara kita, jadi tidak terhormat digugat ke MK, ” katanya.  

Jokowi telah resmi resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan Peraturan Cipta Kerja itu telah diundangkan dengan penomoran 11 tahun 2020.

Salinannya sendiri telah resmi diunggah oleh pemerintah pada situs setneg. go. id Dalam situs itu, UU Cipta Kegiatan memuat 1. 187 halaman.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga membagikan salinan Peraturan Cipta Kerja kepada media. Dia pun membenarkan perihal UU dengan sudah diteken Jokowi. 


“Resmi. Sudah tanda lengah, ” kata Yustinus  melalui perintah singkat kepada  CNNIndonesia. com .

(tst/pmg)

[Gambas:Video CNN]