Serikat Buruh Beberkan 12 Bahaya Omnibus Law Ciptaker

Serikat Buruh Beberkan 12 Bahaya Omnibus Law Ciptaker

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal membeberkan 12 bahaya  Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bagi para pekerja.

Iqbal mengutarakan ada pihak di media sosial yang berusaha mengaburkan bahaya Omnibus Law Cipta Kerja dengan permintaan hoaks.

“Di masyarakat beredar informasi kalau 12 alasan buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ialah hoaks. Dalam hal ini awak akan memberikan penjelasan, ” sirih Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).


Bahaya baru adalah pemotongan pesangon dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Dengan penghapusan batas mengontrak karyawan, kata dia, banyak pelaku terancam tak dapat pesangon jika dipecat.

Kedua, risiko minimum sektoral dihapus. Iqbal bilang hanya upah minimum provinsi dengan diwajibkan. Sementara upah minimum praja ditetapkan pemerintah lewat sejumlah kondisi.

Ketiga, Omnibus Law UU Cipta Kerja memungkinkan pembayaran upah satuan waktu yang mampu menjadi dasar pembayaran upah per jam. Keempat, UU Cipta Kerja tak lagi mewajibkan perusahaan meluluskan cuti selama dua bulan pada karyawan yang telah enam tarikh bekerja.

Bahaya kelima adalah penghapusan batasan mempekerjakan tenaga alih daya (outsourcing). Pada UNDANG-UNDANG Ketenagakerjaan, penggunaan outsourcing hanya dibolehkan pada pekerjaan yang tak bersentuhan langsung dengan kegiatan produksi.

“Artinya, semua jenis order bisa di-outsourcing. Di sini mau terjadi perbudakan modern, ” tutur Iqbal.

Omnibus Law juga menghapus batasan waktu karyawan mempekerjakan pegawai persetujuan. Iqbal bilang aturan ini bisa jadi landasan perusahaan untuk tak mengangkat orang jadi karyawan lestari hingga seumur hidup.

Ketujuh, UU Cipta Kerja mengizinkan perusahaan mem-PHK karyawan dengan tanda efisiensi atau buruh mangkir. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan efisiensi hanya bisa dilakukan bila perusahaan tutup permanen.

Kemudian pekerja berpotensi kehilangan cagaran sosial dan jaminan pensiun karena bisa dikontrak seumur hidup. Kesembilan, Iqbal memprediksi akan banyak pelaku harian karena UU Cipta Kegiatan mempermudah perekrutan dan pemecatan pegawai.

Penerapan jam kerja fleksibel juga berpotensi mengurangi jatah libur hari raya. Iqbal juga menyebut UU baru ini mengancam kebebasan pekerja unjuk rasa sebab banyak pekerja kontrak yang mampu dipecat sewaktu-waktu.

“Dalam Omnibus Law diubah dengan cuma memiliki pengesahan RPTKA (Rencana Penerapan Tenaga Kerja Asing), tidak teristimewa memerlukan izin seperti dalam petunjuk sebelumnya. Jelas ini akan mempermudah TKA masuk, ” kata Iqbal soal poin kedua belas.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Keria menjadi UNDANG-UNDANG pada Senin (5/10). Aturan tawaran Presiden Jokowi itu disahkan meski masyarakat menolak keras.

Kaum buruh pun turun ke jalan serta mogok kerja semenjak awal pekan ini. Hingga keadaan ini, buruh, mahasiswa, dan golongan masyarakat lainnya menggelar aksi muncul rasa di sejumlah daerah.

Rencananya massa buruh maka mahasiswa akan menggelar aksi dalam depan Istana Negara Jakarta dalam Kamis (8/10) besok.

(psp)

[Gambas:Video CNN]