PSBB Transisi, Kantor hingga Masjid Harus Data Pengunjung

PSBB Transisi, Kantor hingga Masjid Harus Data Pengunjung

Jakarta, CNN Indonesia —

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi membatalkan melonggarkan kebijakan rem darurat dalam penanganan pandemi   virus corona dan kembali menerapkan Pembatasan Baik Berskala Besar ( PSBB ) transisi. Kebijakan tersebut memungkinkan sejumlah kesibukan usaha kembali beroperasi.

Namun demikian, ada sejumlah aturan yang perlu diikuti oleh para pengelola tempat usaha maupun wahana umum yang diizinkan kembali hidup. Salah satunya yakni mengenai pendataan pengunjung.

Hal itu diatur dalam Pasal 8 serta 12 Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub 79 Tahun 2020 mengenai Penerapan Disiplin dan Penegakan Kaidah Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.


Beleid tersebut membaca, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kegiatan, tempat usaha, tempat industri, perhotelan, tempat wisata, tempat makan, cafe, atau restoran wajib melaksanakan pelestarian kesehatan masyarakat, termasuk melakukan pendataan.

“Melakukan pendataan tamu di tempat kerja guna hajat penyelidikan epidemiologi apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 di tempat kegiatan, ” demikian bunyi Pasal 8 poin q dalam Pergub itu, sebagaimana dikutip CNNIndonesia. com , Minggu (11/10).

Aturan tersebut juga asi bagi tempat ibadah raya yang menggelar ibadah-ibadah besar. Pendataan mampu dilakukan dengan daftar tamu maupun sistem teknologi informasi.

Selain itu, setiap pelaku usaha juga wajib membuat dan mencanangkan pakta integritas dan protokol kesehatan tubuh pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melonggarkan rem darurat dan menerapkan PSBB transisi mulai 12 sampai 25 Oktober 2020. Kebijakan itu diambil setelah melihat penyebaran virus corona di Jakarta melandai.

“Pemprov DKI memutuskan mengurangi kecendekiaan rem darurat bertahap dan memasuki PSBB transisi dengan ketentuan terakhir dua pekan ke depan tiba 12-25 Oktober 2020, ” perkataan Anies.

Kebijakan mengenai PSBB transisi diatur dalam Kesimpulan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020. Keputusan itu ditandatangani Anies, Jumat (9/10).

Dalam Kepgub itu, Anies menyatakan jika PSBB transisi dapat diperpanjang otomatis semasa 14 hari mulai 26 Oktober sampai 8 November 2020 kalau kasus Covid-19 di Jakarta tidak bertambah signifikan. Namun, jika terjadi peningkatan kasus baru secara kaya, kebijakan PSBB transisi dapat dicabut kembali.

(dmi)

[Gambas:Video CNN]