Pertentangan Tanah Meletus di Pandemi, Petani Demo Istana Besok

Pertentangan Tanah Meletus di Pandemi, Petani Demo Istana Besok

Jakarta, CNN Indonesia —

Komite Nasional Pembaruan Agraria ( KNPA ) mencatat setidaknya terdapat 35 kasus  konflik agraria yang terjadi kurun waktu Maret-September 2020 ataupun selama pandemi Covid-19   pada Indonesia.

Berdasarkan catatan KNPA, Konflik agraria itu mulai dari perampasan tanah, penggusuran intimidasi, hingga penangkapan.

Juru Bicara KNPA Dewi Kartika menyatakan pihaknya menyayangkan barang apa yang terjadi, apalagi sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, petani telah berupaya untuk membantu negeri dalam menjamin ketersediaan pangan.


Namun, kata dia, ternyata situasi pandemi itu, tidak menahan praktik pemerintah, aparat, hingga korporasi dalam melakukan tindakan yang mendatangkan konflik agraria.

“Ada 35 rentetan letusan konflik pertanian, yang itu sebenarnya menandakan situasi kontraproduktif dengan ajakan dan narasi dari Presiden yang meminta petani kerjasama memastikan krisis pangan tidak terjadi, ” kata dia pada konferensi pers virtual, Rabu (23/9).

Lebih lanjut, ia menerangkan proses penyelesaian konflik pertanian itu sendiri sejauh ini umumnya mengalami kemacetan. Bahkan, katanya, kemacetan-kemacetan itu sudah terjadi dalam masa waktu 6 tahun belakangan itu.

“Jadi tidak cuma dalam setahun terakhir sejak petani memperingati Hari Tani Nasional tarikh 2019. Bahkan terjadi penyimpangan atas nama reforma agraria. Sistem pertanahan kita didorong menjadi sangat liberal, ” tudingnya.

Menurut dia, kondisi konflik serta ancaman kebijakan liberal itu, akan semakin membahayakan bagi petani andai RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini tengah di dalam pembahasan kemudian disahkan DPR berhubungan Pemerintah menjadi Undang-Undang.

Ia menyebut, RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu tengah menenggala dan mengobrak-abrik Undang-Undang Pokok Pertanian (UUPA).

“Dari 79 UU di Cipta Kerja itu, ada 15 lebih UU terkait pertanahan dan sumber agraria seperti perkebunan, pertambangan dan beberapa aspek berbahaya yang itu menyelewengkan roh dari UU Pokok Agraria yang akan kita rayakan besok, ” ucapnya.

Atas dasar itu, ia mengatakan pada Kamis (24/9) esok, atau bertepatan dengan 60 tahun UU Pokok Pertanian, KNPA dan sejumlah elemen umum lainnya akan melakukan aksi pada DPR RI dan seberang Istana Kepresidenan Jakarta.

Aksi tani serupa, kata Dewi, pula akan dilakukan serentak di 60 titik di berbagai daerah.

“Sehingga kaum tani tentu merasa harus memastikan RUU Membentuk Kerja batal disahkan, ditarik kembali, dikembalikan ke pemerintah atau negeri yang menarik draf itu, ” ucap dia.

Untuk diketahui, saat tersebut, RUU Cipta Kerja tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Menteri Pemimpin Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 90 persen. Pembahasan tunggal masih secara intenstif dilakukan oleh pemerintah dengan seluruh pemangku keinginan.

“Ini sudah saya lakukan pembahasan sampai sekarang telah 90 persen dibahas, ” ungkap Airlangga Luhut dalam acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom yang ditayangkan langsung CNBC Indonesia , Selasa (15/9).

(yoa/kid)

[Gambas:Video CNN]