Penyelidik: Indonesia Super Nekat Tetap Gelar Pilkada

Penyelidik: Indonesia Super Nekat Tetap Gelar Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Manajer Lembaga Survei Indikator Politik Nusantara Burhanudin Muhtadi menilai pemerintah Indonesia nekat dengan tetap menggelar Pilkada 2020 . Padahal, penyebaran virus corona (Covid-19) belum berhasil dikendalikan.

“Indonesia super nekat, dari segi apapun tidak ada hal dengan membuat kita optimis bahwa pengendalian Covid-19 dilaksanakan dengan baik, tetapi tetap dilaksanakan pilkada di dalam 270 wilayah, ” kata Burhan dalam Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (30/9).

Burhan memperhitungkan pilkada  di tengah pandemi  mau membuat praktik politik uang marak terjadi. Tak lepas dari suasana ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat terdampak  pandemi  virus corona.


“Uang 10 ribu, 20 ribu itu secara value memiliki poin lebih besar ketimbang ketika masyarakat tidak mengalami tekanan ekonomi, ” imbuhnya.

Kecemasan mau penularan virus corona yang kekar di tengah pelaksanaan pilkada sudah diutarakan sejumlah pihak sejak periode. Dari mulai pengamat pemilu tenggat organisasi.

Pengurus Gembung Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah, yang notabene organisasi Islam terbesar di Indonesia, juga sudah angkat suara. Mereka meminta pemerintah buat menunda pilkada.

Namun, pemerintah bergeming. Tahapan pilkada kembali dilanjutkan. Kini sudah masuk masa kampanye sejak 26 September hingga 5 Desember kelak.

Terbaru, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan semasa pilkada berjalan.

Menurutnya, saat ini telah ada peraturan untuk mengatur itu semua, sehingga tidak diperlukan perppu.

“Instrumennya sama, kerawanan hukumannnya sama, instrumen hukumnya cocok, aparatnya sama, terus apa Perppu yang diminta sampai saat tersebut, tindakan apa yang diperlukan dengan tidak bisa dilakukan sehingga menggunakan Perppu kan. semuanya sudah tersedia, ” kata Mahfud saat konvensi persvia aplikasi Zoom Meeting, Kamis (1/10).

Lagi juga, kata Mahfud, selama ini belum ada pelanggaran luar biasa yang dilakukan oleh peserta Pilkada maupun para simpatisannya. Pelanggaran baru sekitar kelebihan orang yang hadir zaman kampanye, tidak jaga jarak, atau lupa pakai masker.

Menurut nya, pelanggaran yang terjadi hingga saat ini tergolong kecil, sehingga masih bisa ditindak dengan sanksi dari Bawaslu. Malah kata Mahfud pelanggaran malah bertambah banyak terjadi di luar penyelenggaraan Pilkada.

“Kecil-kecil, tak jaga jarak, tidak pakai kedok. Kita tindaklah gitu, tetapi dengan sampai fatal kan ndak tersedia, malah banyak pelanggaran-pelanggaran di luar urusan Pilkada, di pasar-pasar pada mal-mal, di jalan yang ndak ada Pilkadanya malah ramai, ” kata Mahfud.

(khr/tst/bmw)

[Gambas:Video CNN]