ingat-kasus-kerbau-sby-demokrat-dukung-pasal-penghinaan-ri-1-1

Peduli Kasus Kerbau SBY, Demokrat Dukung Pasal Penghinaan RI-1

Info seputar HK Prize 2020 – 2021. Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi  Demokrat Benny K Harman menyindir masuknya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di draf Rancangan Kitab Asas Undang-undang Pidana ( RKUHP ).

Kias itu disampaikan Benny zaman rapat Komisi III DPR bersama Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly, Rabu (9/6). Benny mengaku ngerasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap menjadi bahan olok-olokan di media sosial.

“Tapi saya setuju tidak karena hukumnya, saya kasihan Pak Jokowi dikuyuk-kuyuk (olok-olok) di medsos, perlu perkara ini dihidupkan. Oleh karena itu, saya dukung tersebut, ” kata dia.


Benny mengucapkan polemik mengenai pasal ejekan presiden itu sebetulnya telah selesai dibahas pada DPR periode sebelumnya. Saat tersebut, pembahasan melewati perdebatan yang cukup panjang dan kenyal.

Menurutnya, dari hasil perbincangan tersebut, salah satu yang belum terpecahkan adalah keterangan penghinaan. Pasalnya, dalam susunan KUHP yang lama maupun dalam draf RKUHP masa ini, tidak ada keterangan jelas mengenai penghinaan ini.

“Akibatnya suka-suka. Kalau penguasa tidak rajin kritik, ini penghinaan, tangkap. Apalagi kalau polisi kayak jaman sekarang jadi media, udah enak aja, polisi suruh tangkap orang tersebut, ” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan bahwa pasal ejekan presiden sudah dicabut menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.

Ia pun bercerita menerjang penghinaan terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Kelompok Demokrat, dalam sebuah gerak-gerik demonstrasi beberapa tahun cerai-berai. Kala itu, pihaknya tak membawa kasus tersebut ke polisi.

“Waktu presiden ke-6, orang bawa kerbau ke HI, lalu dituliskan [nama SBY], tidak bisa dibawa ke polisi, karena perkara itu sudah dihapus KUHP, ” ujarnya.

Pada 2010, massa presentasi di Bundaran HI, Jakarta, membawa kerbau yang ditempeli foto SBY  dan dituliskan nama SiBuYa dengan maksud  menyindir  kelambanan Presiden keenam RI itu.  

Benny  melanjutkan dirinya selaku ketua Panja RKUHP ketika itu juga sudah menolak pasal penghinaan pemimpin ini.

“Enggak usah hidupkan lagi urusan penghinaan ini, tapi teman-teman memaksa, ya udah. Jika teman-teman maksa saya pendirian, untuk selamatkan Pak Presiden Jokowi yang orang suka-sukanya menghina di medsos, ” ujar Benny.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly buka bahana perihal polemik pasal ejekan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam rancangan RKUHP.

Dia menjelaskan pasal itu berniat untuk mempidanakan pihak-pihak dengan menyerang harkat dan kedudukan presiden secara personal, bukan pihak yang mengkritik pemimpin.

“Mengkritik presiden itu sah, kritik kecendekiaan sehebat-hebatnya kritik. Bila tidak puas pun ada mekanisme konstitusi. Tapi sekali perkara personal, yang kadang-kadang dimunculkan, presiden kita dituduh dengan personal dengan segala ragam isu, ” ujar Yasonna.

Di tempat yang serupa, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan  heran masih ada pihak-pihak yang menolak aturan itu.

Infografis Cara Rezim Respons Kritik. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

“Menghina kepala negara dari negara saudara di republik ini, dalam kitab yang sama, ini dihukum. Malah menghina presiden sendiri enggak dihukum, tersebut kan logika berpikirnya membentuk enggak ada, ” logat dia.

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu pula menyindir para pakar dasar yang menolak pasal itu. Menurut dia, seharusnya dengan lebih pantas menjelaskan menimpa polemik pasal penghinaan pemimpin ini adalah anggota jawatan yang membahas RKUHP ini.

“Saat digoreng, kami mohon, kalau digoreng itu teman-teman nanyanya ke DPR yang buat UU. Jangan ngambil akademisi ataupun yang lain, percuma. Tersebut jadi objek nyari harta. Udah lah buang-buang duit, hasilnya tidak pas, ” tegasnya.

Di rapat itu, dukungan tempat pasal penghinaan presiden juga disampaikan oleh anggota Fraksi PPP Arsul Sani. Menurut nya, negara-negara lain juga mempunyai aturan yang ketat menerjang penghinaan terhadap presiden atau penguasa.

Artinya, pasal nama terhadap presiden merupakan sebuah kewajaran. Ia berpendapat bahwa selaiknya pasal tersebut tentu dipertahankan.

“Berdasarkan benchmarking , pasal terkait penghinaan di presiden, wapres dipertahankan. Tantangan kita adalah agar bagaimana tidak menabrak putusan MK (Mahkamah Konstitusi), ” sahih Arsul.

Kausa penghinaan presiden dalam rencana RKUHP kembali menjadi polemik belakangan ini. Aturan tersebut membuka kemungkinan menjerat karakter yang menyerang harkat serta martabat presiden dan pengantara presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4, 5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

(dmi/fra)

[Gambas:Video CNN]