Napoleon Pernah Minta Interpol Perpanjang Red Notice Djoktjan

Napoleon Pernah Minta Interpol Perpanjang Red Notice Djoktjan

Jackpot hari ini Result Sidney 2020 – 2021.

Jakarta, CNN Indonesia —

Bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen  Napoleon Bonaparte diketahui sempat mengajukan permohonan perpanjangan Red Notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra   kepada   Interpol Lyon di tahun 2020. Namun, pengajuan tersebut tidak dipenuhi pokok ada persyaratan yang belum lengkap.

Hal itu tersibak berdasarkan keterangan Kabagkominter Divhubinter Polri Bartholomeus I Made Oka Putra Pramono yang menjadi saksi untuk Terdakwa Napoleon  di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/12).

“Pengajuan Red Notice Djoko Soegiarto Tjandra diajukan langsung atas titah seseorang atau melalui rapat berserakan diadministrasikan?, ” tanya salah seorang penasihat hukum Napoleon.


“Waktu itu kami diperintahkan Kadivhubinter untuk menerbitkan permohonan pengajuan Red Notice ke Lyon, ” jawab Bartholomeus.

Bartholomeus menuturkan saat itu Interpol Lyon baru memberikan jawaban setelah 2-3 minggu Red Notice Djoko Tjandra diajukan. Kata dia, Interpol Lyon tidak memenuhi permintaan karena tersedia syarat yang belum dipenuhi yaitu terkait data diri Djoko Tjandra.

“Setelah 2-3 minggu yang menyatakan Red Notice sedang belum diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang, data pribadi, ” terang Bartholomeus.

“Sampai saat ini belum juga dipenuhi, ” lanjutnya.

Dalam sidang ini, ia menyatakan Interpol Lyon sebelumnya tahu mengirim notifikasi yang berisikan bahwa status Red Notice Djoko Tjandra bakal habis dalam waktu  enam bulan. Informasi tersebut, ujar dia, diteruskan ke bagian tata kesibukan dalam (Taud).

Bartholomeus mengklaim tidak tahu mengenai tindak lanjut dari notifikasi tersebut. Berasaskan jawaban ini, majelis hakim biar sempat mengkritik sikap pasif Kominter Polri yang tidak mencari terang tindak lanjut notifikasi tersebut.

“Ketika menerima surat keterangan Lyon di Januari 2019 tersebut disebut dengan jelas jika tak ada perpanjangan maka akan batal permanen, kemudian disampaikan kepada Taud, kan. Kan ada waktu 6 bulan, apa saudara tidak konfirmasi?, ” tanya Hakim.

“Tidak pernah, Dengan Mulia. Karena sudah kami serahkan ke Taud dan kami menyediakan Taud. Kami menunggu saja. Bahan Red Notice ada di kedurjanaan internasional, dan memang tidak ana tanyakan, ” imbuh Bartholomeus.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mendakwa Napoleon telah menerima suap dari Djoko Tjandra. Napoleon menerima uang sejumlah Sin$200 ribu & US$270 ribu dengan maksud menolong menghapus nama Djoko Tjandra daripada daftar DPO yang tercatat pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Patokan dan HAM.

Bersandarkan hal itu, Djoko nantinya mampu masuk ke wilayah Indonesia dengan sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum lantaran berstatus buronan.

Ia berencana mendaftar Peninjauan Kembali (PK) akan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menghukumnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan kurungan akan korupsi hak tagih ( cessie ) Bank Bali.

(ryn/agt)