Ma'ruf Amin: Kritik Omnibus Law Ciptaker karena Salah Paham

Ma’ruf Amin: Kritik Omnibus Law Ciptaker karena Salah Paham

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Presiden Ma’ruf Amin   menilai maraknya kritik keras kepada Undang-Undang (UU)  Omnibus Law Membikin Kerja di berbagai daerah karena muncul mispersepsi informasi dan salah paham dari berbagai kalangan.

“Substansi yang dipersoalkan sebab berbagai kalangan adalah karena mispersepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan, ” kata Ma’ruf pada acara awal Pra-Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah se-Indonesia tahun 2020 secara daring, Senin (12/10).

Ma’ruf menyatakan aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi bisa disampaikan langsung kepada pemerintah. Nantinya, niat itu akan menjadi bahan penyusunan peraturan pelaksana yang kini pusat dilakukan pemerintah.


“Baik peraturan pemerintah (PP), peraturan kepala atau aturan pelaksanaan lainnya, ” ujarnya.

Lebih tinggi, Ma’ruf mengklaim Omnibus Law Membentuk Kerja merupakan instrumen pemerintah buat merespon tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan kerja yang luas di Indonesia. Disamping itu, UU tersebut ingin memperbaiki birokrasi, penyederhanaan regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

UU Cipta Kegiatan, kata Ma’ruf, diperlukan karena dilatarbelakangi banyak kendala dalam menciptakan kondisi investasi dunia usaha di Tanah Air. Ia mencotohkan masih banyak susunan yang tumpang tindih sehingga menggunakan waktu panjang bagi para investor dalam menanamkan modalnya.

“Itu menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lain-lain dalam hal kemudahan investasi yang mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja, ” kata Ma’ruf.

Gelombang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Medan, Medan, Palembang, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, hingga Maluku.

Kawula dari kalangan mahasiswa, pelajar, & buruh menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin 5 Oktober awut-awutan.

Kepala Joko Widodo (Jokowi) menyebut presentasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung luas di wilayah Indonesia karena ada kesalahan informasi serta berita palsu. Ia turut membenarkan sejumlah isu yang tertuang di UU tersebut.

Namun, mahasiswa dan buruh membantah permintaan Jokowi yang menyebut unjuk menikmati tolak Omnibus Law Cipta Kegiatan dipicu disinformasi dan hoaks pada media sosial. Koordinator lapangan kelakuan BEM SI, Anas Abi Hamzah mengatakan aksi unjuk rasa dikarenakan pemerintah tak transparan.

Sementara, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos meminta Jokowi untuk terkuak tentang draf Omnibus Law Membikin Kerja yang telah disahkan beriringan DPR kepada publik. Ia meminta Jokowi membuka pasal per perkara yang dianggap hoaks.

(rzr/fra)

[Gambas:Video CNN]