mahfud-sebut-dana-otsus-papua-akan-naik-dpr-sindir-kasus-ham-1

Mahfud Sebut Dana Otsus Papua Akan Naik, DPR Sindiran Kasus HAM

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021. Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Dunia Politik, Hukum dan Kesejahteraan (Menko Polhukam) Mahfud MD   menyebut Pemerintah akan  meningkatkan  jumlah uang Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua. Sementara, DPR menyebut aspirasi masyarakat Papua tak cuma soal uang, tapi juga penanganan urusan pelanggaran HAM.

Mahfud  mengakui sejauh tersebut pembangunan di Papua masih belum efektif akibat status keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi, dan belum terintegrasinya sebesar program pemerintah.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur sebab dana Otsus akan terangkat, kemudian aspirasi penegakan kaidah sangat kuat disampaikan dibanding masyarakat. Dan kerjasama kurun pemerintah dengan BPK betul penting, ” ujar Mahfud, saat menjadi pembicara kunci dalam  seminar ‘Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Derma Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat’, dalam pancaran persnya, Rabu (31/3) dikutip dari Kurun .


Sebelumnya Mahfud telah menerima laporan dugaan korupsi dana Otsus sejak Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua.

Pihaknya menyebut dugaan korupsi biaya Otsus Papua itu sudah masuk tahap penyelidikan. Penggolongan tugas pun sudah dikasih ke masing-masing aparat penegak hukum untuk menangani kejadian tersebut, yakni Kejagung, Premi Pemberantasan Korupsi (KPK), & Polri.

Kejadian senada juga pernah diungkapkan oleh Badan Intelijen serta Keamanan (Baintelkam) Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 pada Februari lalu.

Dibanding hasil penelusuran Badan Penyelidik Keuangan (BPK) terdapat pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua.

“Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9, 67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1, 8 triliun, ” kata Karoanalis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko dalam pemaparannya disiarkan pada kanal Youtube Tribrata TV, Rabu (17/2).

Otsus  Tak Diperpanjang

Mahfud  kembali mendahulukan bahwa Otsus  Papua tak perlu diperpanjang. Pemerintah, katanya, hanya memperpanjang penyaluran sedekah ke Papua.  

“Otonomi khusus tersebut tidak perlu diperpanjang, tersebut sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjang, yang diperpanjang itu cuma dananya, dana khususnya. Mengenai struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat serta daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang, ” kata dia.

Dalam perpanjangan Pemberian Otsus, lanjutnya, pemerintah mau melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sebanyak pasal dalam Undang-undang Independensi Khusus Provinsi Papua. Rancangan revisi tersebut saat tersebut telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi bab 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin hendak tambah tiga provinsi jadi menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UNDANG-UNDANG. Revisi 2 pasal. Bab 34 tentang dana & pasal 76 tentang ekspansi, ” ujar Mahfud.

Terpisah, Wakil Pemimpin DPR RI Azis Syamsuddin meyakini revisi UU cetakan 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan selesai pada tahun ini. Sebab,   metode pembahasannya di Dewan telah berjalan yang diawali dengan terbentuknya pimpinan Panitia Istimewa (Pansus) yang dibentuk DPR.

“Sebanyak 9 fraksi bulat mendukung kepemimpinan Pansus RUU Otsus Papua, ” kata Azis Syamsuddin usai menghadiri rapat privat Pansus Otsus Papua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengutarakan dalam rapat tersebut sudah disepakati Ketua Pansus Otsus Papua adalah Komarudin Watubun (F-PDI Perjuangan) dengan didampingi tiga Wakil Ketua yakni Agung Widyantoro (F-Partai Golkar), Yan Mandenas (F-Gerindra), & Marthen Douw (F-PKB).

Infografis Api Konflik Orang Papua dan Aparat Keamanan. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian)

Beberapa isu perlu yang akan dibahas Pansus Otsus Papua, kata tempat, ialah mencakup kelanjutan Otsus Papua, pemekaran wilayah, desain pembangunan, dan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Tatkala, Ketua Pansus Otsus  Papua DPR Komarudin Watubun mengucapkan masyarakat Papua bukan cuma mempersoalkan terkait besaran biaya Otsus Papua dan ekspansi wilayah.

“Kan bukan hanya soal itu (dana Otsus Papua & pemekaran wilayah), namun ada soal pelanggaran HAM. Tetapi itu aspirasi, ” kata dia.

Diketahui, sejumlah kasus kekerasan  yang menewaskan warga sipil yang diduga melibatkan aparat berlaku di Papua. Salah satunya adalah kasus penembakan pada Intan Jaya yang menggulung pendeta Yeremia  Zanambani.

Komarudin menjelaskan ada dua urusan yang diajukan pemerintah pada revisi UU Otsus Papua, yaitu terkait besaran derma Otsus Papua dan kewenangan pemekaran wilayah.

“Jadi ada dua pasal yang diajukan pemerintah dalam revisi UNDANG-UNDANG Otsus Papua. Kita tak bisa menutup mata kalau Otsus Papua ada kekurangannya jadi mari diperbaiki, ” tandas politikus PDIP itu.

(Antara/arh)

[Gambas:Video CNN]