Luhut Bukan Superman, Prioritas Benahi Sistem Kesehatan

Luhut Bukan Superman, Prioritas Benahi Sistem Kesehatan

Jakarta, CNN Nusantara —

Penunjukkan Gajah Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan   sebagai komandan penanganan Covid-19   di sembilan provinsi dinilai bukan jalan keluar.

Luhut dicap bukan Superman yang handal di seluruh bidang dan bisa menyelesaikan urusan seorang diri. Pembenahan sistem kesehatan tubuh publik diutamakan. Presiden Joko Widodo pun diminta mengambil alih instruksi penanganan pandemi.

Diketahui, Jokowi  menunjuk Luhut untuk menurunkan kasus Virus Corona (Covid-19) di sembilan provinsi dalam dua pekan.


“Presiden perintahkan pada waktu dua minggu kita kudu bisa mencapai tiga sasaran, yakni penurunan penambahan kasus harian, penambahan recovery rate , dan penurunan mortality rate , ” kata Luhut, Selasa (15/9).

Sembilan provinsi yang menjelma target penurunan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Daksina, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Daerah ini dinilai sebagai penyumbang 75 persen dari total kasus Covid-19 atau 68 persen dari total kasus Corona yang masih aktif.

Luhut mengatakan ada tiga desain yang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran Corona. Baru, operasi yustisi, peningkatan manajemen pembelaan pasien Covid-19, dan penanganan istimewa klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para-para pelanggar yang tidak patuh di dalam protokol kesehatan.

“Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tak tindak keras pelanggaranya, mau PSBB sampai 10 kali juga status tidak segera membaik, ” katanya.

Lihai Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono melalui akun Twitter-nya, @drpriono1, mempertanyakan penanganan Covid-19 dalam tangan Luhut. Bahkan ia melaksanakan Luhut bukanlah superhero yang dapat menangani pandemi dengan kilat.

“LBP bukan ‘superman’. Mungkinkah LBP dapat menyelesaikan pandemi Covid-19 yang sudah semakin meluas dalam nusantara? ” kicaunya, Rabu (16/9).

Alih-alih mengandalkan kepala orang, Pandu menyarankan pemerintah buat membenahi sistem kesehatan.

“Sebaiknya ditangani bersama, dengan perkuat sistem pemerintahan, membangun sistem kesehatan tubuh publik yang andal. Pandemi itu akan berjalan lama sekali, ” lanjut Pandu.

Masa dikonfirmasi CNNIndonesia. com kembali, Pandu menyatakan bahwa penunjukan kembali orang untuk menangani Covid adalah sia-sia. Terlebih, kata dia, orang yang ditunjuk tidak memiliki latar belakang tempat kesehatan.

“Ya enggak pas [Luhut] yang menangani. Kalau [dia] mau ngurus kesehatan tubuh, gantian dong Pak Terawan ngurus investasi, ” kata dia kepada CNNIndonesia , Rabu (16/9).

Selain tersebut, Pandu menilai langkah Luhut untuk menggerakkan operasi yustisi sebagai lengah satu strategi penanganan pandemi tidak tepat.

Menurutnya, dengan paling tepat ialah pembenahan bentuk kesehatan publik, mulai dari Sumber Daya Manusia, alat, obat maka sistem rujukan di Indonesia.

“Yustisi itu langkah tentara, operasi, operasi. Disangka pandemi itu perang kali pakai operasi, ” seloroh Pandu, yang pernah terkena serangan peretasan akun Twitter itu.

Baginya, sistem saat ini tidak efektif. Pandu kendati menyarankan pemerintah membubarkan seluruh komisi penanganan Covid-19. Tak ketinggalan, ia mendorong Presiden Jokowi mengambil mendaulat kepemimpinan penanganan Covid-19 ketimbang melimpahkan kepada Luhut.

“Saya bingung dengan cara kerja pemerintah di [masa] pandemi. Saran saya direspons negara bubarkan komite karena enggak efektif. Yang punya tugas pemimpin dan kementeriannya karena mereka udah punya sistem, ” urai Pandu.

“Diatasi masalahnya barang apa, pelajari salah apa, apa tempat (Luhut) tahu? Dia kan enggak. Kenapa enggak Presiden saja dengan respons langsung ke kepala wilayah. Terus kan ada menterinya, ” lanjut Pandu.

Selaras, Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mendukung agar Jokowi menjemput alih penanganan Covid-19. Menurutnya, penunjukan kembali komite atau orang tertentu tidak efektif dalam penanganan pandemi.

“Sudah, Presiden saja yang ambil alih. Kalau penunjukkan kembali bakal ada ego sektoral karena mereka di level yang sama sehingga menyebabkan tidak efektif, ” ucapnya.

“Lagipula, pandemi tidak hanya ini. Jika komite bisa dibubarkan dan tidak bisa mengeluarkan aturan yang halal, ” lanjut Dicky.

Dia juga memperhitungkan operasi yustisi tak akan berpengaruh signifikan karena itu hanya masuk sebagai kebijakan pendukung.

“Utamanya itu sistem kesehatan dengan dibenahi. Kalau Yustisi itu kan cuma penunjang untuk menegakkan peraturan. Saya kira itu kurang tepat, ” jelasnya.

Salah Tunjuk

Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai harusnya Presiden Jokowi berpunya menyeleksi pihak yang mumpuni menghantam Covid-19. Menurut dia, tidak semua orang bisa bekerja di sektor kesehatan.

“‘ The right man and the right place ‘ malah menjadi penting untuk kondisi saat ini, jangan sampai Pak Luhut merupakan menteri yang ahli di seluruh pekerjaan, ” kata dia, pada CNNIndonesia. com , Rabu (16/9).

Menkes Terawan  kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan terkesan menganggap enteng Covid-19 sejak  pra Corona masuk Indonesia, serta jarang muncul di publik sebagai penguasa bidang kesehatan. (Muchlis – Jawatan Pers)

“Tidak ada di dunia ini manusia bisa ahli dan berharta bekerja ditempatkan di mana selalu, apalagi bukan bidang keahliannya, ” sindirnya.

Ia pula beranggapan penunjukan Luhut menjadi komandan dalam menangani Covid-19 seperti mengoper kepercayaan masyarakat.

“Presiden harus berhati hati memberikan kepercayaan, jangan salah, jangan kebolak-balik, dengan bisa dipercaya malah enggak diyakini, dan sebaliknya, yang enggak mampu dipercaya malah dipercaya, ” beber dia.

Terakhir, dia mengingatkan agar Presiden bisa memilih orang yang tepat sebagai komandan penanganan Covid-19 dengan menelusuri mencatat jejaknya.

“Selama itu yang berpolemik, punya track record sentimennya negatif, banyak blunder dan berpolemik, malah presiden percaya 1. 000 persen kepada mereka, ” ujar dia.

“Padahal sudah punya bukti omongan dan lisannya sulit dipegang, eh malah di percaya. Maka persis saja Jokowi salah mempercayai karakter, salah memberikan kepercayaan, bunuh diri bagi presiden sendiri, ” tutup Pangi.

Persoalan pembenahan sistem kesehatan sendiri sudah berulangkali digaungkan  oleh Ikatan Dokter Nusantara (IDI). Dalam hal ini, para-para dokter meminta ketersediaan  alat penjaga diri (APD), obat-obatan, ventilator, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada  pengendalian Covid-19 agar  RS tidak over kapasitas.

(CTR/arh)

[Gambas:Video CNN]