hilangkan-multitafsir-mahfud-sebut-4-pasal-uu-ite-direvisi-1

Hilangkan Multitafsir, Mahfud Sebut 4 Pasal UU ITE Direvisi

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD   mengatakan Presiden Joko Widodo setuju merevisi  empat  pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ) dan menambahkan satu lainnya.

“Kami baru laporan ke kepala, dan sudah setuju untuk dilanjutkan [revisi], ” kata dia  dalam konvensi pers yang digelar dengan daring melalui akun YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (8/6).

Mahfud menyatakan ada tersedia empat pasal dan utama pasal lain yang bakal direvisi. Empat pasal tersebut yakni, Pasal 26 (tentang penggunaan data pribadi), Perkara 27 (distribusi konten terkait kesusilaan, judi, hingga pencemaran nama baik), Pasal 28 (tentang penyebaran hoaks  maka SARA), dan Pasal 36 (tentang perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan).


Kemudian, Mahfud  menyebut ada penambahan kausa baru di UU ITE, yakni Pasal 45c.

“Itu semua buat hilangkan multitafsir, menghilangkan kausa karet dan kriminalisasi yang kata masyarakat itu penuh terjadi, ” katanya. Ia sendiri sejauh ini belum menjelaskan soal isi Pencetus 45c tersebut.  

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu membicarakan perubahan sejumlah pasal itu dilakukan tanpa harus meruntuhkan UU ITE. Menurutnya, UNDANG-UNDANG ITE masih sangat diperlukan.

“Kita perbaiki tanpa mencabut Undang-Undang ITE itu. Karena undang-undang itu masih sangat diperlukan buat atur lalu lintas komunikasi di dunia digital, ” ujarnya.

Mahfud mengatakan Kemenkumham akan menyusun draf perbaikan UU ITE. Hasil revisi tersebut nantinya akan lekas disampaikan ke DPR.

Sebelumnya, Jokowi menghendaki revisi UU ITE kalau dianggap multitafsir alias longgar oleh masyarakat. Restu revisi ini keluar di sedang ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan sejumlah kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mencatat sedikitnya ada sembilan pasal problematis yang perlu direvisi atau dihapus dalam UU ITE. Pasal-pasal tersebut antara asing, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3).

Kemudian Urusan 28 ayat (2), Bab 29, Pasal 36, Kausa 40 ayat (2) tulisan a, Pasal 40 ayat (2) huruf b, dan Pasal 445 ayat (3).

(tst/fra)

[Gambas:Video CNN]