DPR Bakal Bahas Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Besok

DPR Bakal Bahas Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Besok

Jakarta, CNN Indonesia —

Awak Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) menargetkan pembahasan terpaut klaster ketenagakerjaan dalam Program Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Membentuk Kerja ( Ciptaker ) bisa dimulai besok. Klaster tersebut masuk pada bab IV.

“Mudah-mudahan besok bisa masuk ke klaster terakhir, bab IV tentang ketenagakerjaan, ” ungkap Ketua Baleg Supratman dalam dalam diskusi virtual Policy Center ILUNI UI, Kamis (24/9).

Ia bilang perdebatan RUU Omnibus Law Cipta Kegiatan sudah mencapai 95 persen. Negeri dan DPR sejauh ini membahas 10 pasal atau klaster di dalam RUU tersebut.



“Alhamdulillah lantaran 10 pasal, sudah 95 komisi disepakati di tingkat panja, ” imbuh Supratman.

Biar klaster ketenagakerjaan belum dibahas secara formal, tapi Supratman mengaku telah mendiskusikan hal ini dengan sebanyak kelompok buruh. Dari diskusi tersebut, DPR akan membahasnya dengan negeri dalam hal ini Kementerian Pemimpin Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Untuk melihat isu pokok yang terkait dengan risiko minimum dan sebagainya, ” sebutan Supratman.

Ia bilang pihaknya dan pemerintah tak hanya akan membahas pekerja di sektor formal, tapi serupa informal. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor informal kini mencapai 90-100 juta orang.

“Mudah-mudahan lewat omnibus law ini mampu memberikan jaminan, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan daya bertentangan semakin baik, ” jelas dia.

Secara keseluruhan, DPR dan pemerintah telah menyepakati 15 substansi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa substansi yang dimaksud, antara lain kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan gedung gedung, penerapan perizinan berbasis risiko, serta Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM).

Kemudian, riset dan inovasi, tindak lanjut putusan WTO, penataan kewenangan perizinan berusaha, lembaga pengelola investasi, pemasokan lahan dan bank tanah, persyaratan investasi, sertifikasi jaminan produk halal, pencabutan peraturan daerah, kemudahan mencari jalan, dan penataan ulang sanksi secara penerapan ultimatum remedium.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)