demokrat-sebut-pemindahan-ibu-kota-negara-tak-tepat-waktu-1

Demokrat Sebut Pemindahan Ibu Praja Negara Tak Tepat Periode

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi  Partai Demokrat Herman Khaeron mengucapkan momentum pemindahan  ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak tepat.

Pasalnya, saat ini sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat sedang runtuh karena pandemi Covid-19.

Menurut Herman, pemerintah harus bisa tahu prioritas dalam pembangunan dengan berkaitan dengan kemampuan negeri. Di sisi lain, bangsa sedang membutuhkan bantuan daripada negara untuk membangkitkan perekonomian mereka.


“Ekonomi muncul minus, rakyat sedang susah, ” kata Herman masa dihubungi CNNIndonesia. com , Minggu (18/4).

Herman menyuarakan pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang begitu gede. Untuk kebutuhan perpindahan pembukaan saja, kata Herman, membutuhkan dana sekitar Rp460 triliun. Dari angka sebesar tersebut, pemerintah menganggarkan Rp87 triliun dari APBN.

Sementara, sisanya bisa berpangkal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi. Menurut Herman, pendanaan dari pihak swasta bukanlah pemberian. Pihak swasta akan meminta timbal balik lantaran pendanaan yang diberikan.

“Pasti itu ada imbal jasa yang harusnya terbuka, dari mana nanti sumber pengembaliannya. Ini kan konteks yang belum terkuak kepada publik. Negara ini kan negara milik bergandengan, ” kata politisi Kelompok Demokrat ini.

Lebih lanjut, Herman memperhitungkan pemikiran Badan Pertanahan Nasional (Bappenas) terkait perpindahan ibu kota ini terlalu sedang.

Ia memperhitungkan Bappenas menggunakan negara kontinental yang melakukan pemindahan negara sebagai benchmark atau perbandingan seperti, Australia, Selandia Segar, dan Brazil.

Kondisi geografis negara tersebut berbeda secara Indonesia yang merupakan negara archipelagos  atau kepulauan. Sementara, peranjakan ibu kota bukan cuma persoalan pemindahan gedung, memperbedakan pemindahan pranata sosial.

Salah satu arah yang mesti diperhatikan pada hal ini, menurut Herman, adalah perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempersoalkan kejelasan nasib ASN, kaya apakah mereka akan dipindah bersama keluarganya ke pokok kota baru atau membiarkan keluarganya di pulau Jawa.

“Berapa ASN yang harus dipindahkan ke sana? Seleksinya seperti apa? Ini harus dijabarkan segenap, dijawab dulu oleh Bappenas. ” ujar Herman.

Selain itu, negeri juga disebut harus menghiraukan apakah sumber daya negeri di Kalimantan Timur siap memenuhi kebutuhan ASN serta masyarakat pendatang di pokok kota baru itu.

Menurut Herman, kawasan Kalimantan Timur merupakan provinsi yang mengalami defisit atau kekurangan pangan.

Bahan makanan untuk keinginan masyarakat di sana didatangkan dari luar daerah. Selain itu, ia juga mengecap sumber daya air pada wilayah itu tidak lulus untuk pemindahan penduduk ke sana.

“Di sana juga sebagai daerah defisit pangan, daerah dengan pangannya harus didatangkan dari luar provinsi Kaltim. Di sana sumber airnya selalu akan kekurangan, ” membuka Herman.

Ketika ditanya apakah pihaknya menolak pemindahan ibu kota tersebut, Herman mengatakan momentumnya tidak tepat. Menurutnya, pemindahan ibu kota sendiri bukan hal tabu & sah secara hukum.

Wacana pemindahan pokok kota juga pernah mengendap pada era pemerintahan sebelumnya, yakni, Soekarno, Soeharto, & Soesilo Bambang Yudhoyono.

“Waktunya tidak tepat. Kalo perpindahan ibu kota itu bukan tabu ataupun dilarang, bisa dan benar, ” kata Herman.

(iam/fjr)

[Gambas:Video CNN]