hasrat-jokowi-tinggalkan-warisan-di-balik-proyek-ikn-1

Ambisi Jokowi Tinggalkan Warisan dalam Balik Proyek IKN

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta, CNN Nusantara —

Sudah dicanangkan Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) pada ujung periode mula-mula kepresidenannya pada 2019 redup, rencana pemindahan ibu kota negara (IKN)  dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dikebut.

Padahal, di tengah kondisi genting akibat pandemi Covid-19 dengan melanda Indonesia dan dunia sejak awal 2020 berarakan, sejumlah pihak telah mengkritisi terus berjalannya proyek pokok kota negara baru itu.

Terbaru, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkap bahwa rancangan undang-undang IKN beserta surat presiden telah dipersiapkan untuk lekas dikirim ke DPR MENODAI. Pihak istana memperkirakan RUU usulan presiden itu hendak rampung dibahas bersama DPR setidaknya selama tiga kamar.


“Insyaallah dalam tiga bulan tersebut akan bisa selesai, ” kata Fadjroel dalam suatu diskusi daring yang disiarkan secara live di akun pribadinya @fadjroelrachman, Selasa (20/4).

Menyikapi ambisi  pemerintah memacu proyek IKN tersebut, penyelidik menilai upaya tersebut tak lepas dari sebuah rancangan Jokowi meninggalkan warisan ( legacy ).

“Itu bagian daripada saya melihatnya mau menjadi legacy Jokowi gitu. Bahwa pemindahan ibu tanah air itu akan terjadi pada Jokowi, ” kata Penyelidik Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin zaman dihubungi CNNIndonesia. com, Rabu (21/4).

Ia menilai proyek tersebut hendak tetap berjalan terus, sekalipun krisis akibat Pandemi Covid-19 lagi dialami rakyat Indonesia.

“Kalau itu sudah kebijakan Presiden, berarti akan dilaksanakan apapun yang terjadi. Walaupun keuangan negara di tengah pandemi sedang kocar-kacir, ” jelas Bujang.

“Negara ini sedang tidak punya uang. Lalu pemaksaan itu, ialah tentu masyarakat mempertanyakan tersebut semua, ” tambah setia buku Haluan Partai Politik: Antara Keinginan Partai dan Wong Kecil (2016) tersebut.

Selain itu, Ujang menilai ambisi pemerintah itu pun disokong porsi koalisi Jokowi yang mengatasi Dewan Perwakilan Rakyat zaman ini.

Dari sisi politik, Ujang memperkirakan bahwa proyek ini akan mulus berlaku meski ditolak sejumlah kalangan masyarakat. Hal tersebut, katanya, tak lain karena gemuknya partai politik pendukung Jokowi di Dewan Perwakilan Kaum (DPR) RI saat ini.

Sebagai pesan, kekuatan koalisi Jokowi di parlemen saat ini merupakan sekitar 74, 26 tip dari total 575 anggota DPR periode 2019-2024. Bila PAN kemudian akhirnya berpadu karena masuk kabinet, maka kekuatan koalisi Jokowi di DPR mencapai 81, 91 persen

Situasi itu, menurutnya akan membuat segala keputusan yang diinginkan oleh Presiden nantinya mau mudah diterima oleh bagian dewan nantinya jika diperlukan.

“Karena konfederasi pemerintahannya kan 80 komisi lebih. Jadi, apapun yang terjadi pasti akan di- acc [setujui], ” ucapnya.

“Persoalannya, [rencana yang] dipaksakan itu yang menjadi persoalan, ” pungkas Ujang.

Proyek IKN dan Mudarat Bagi Rakayat

BACA KACA BERIKUTNYA